JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan rangkaian stimulus ekonomi untuk menyambut Idulfitri 2026. 

Berbagai kebijakan seperti diskon transportasi hingga bantuan sosial kembali digulirkan guna menjaga laju konsumsi masyarakat. Namun, di balik rencana stimulus jumbo tersebut, muncul catatan penting dari ekonom agar kebijakan tidak berujung pada tekanan fiskal.

Momentum libur panjang Idulfitri diharapkan mampu menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah ingin mengulang capaian positif pada akhir tahun sebelumnya saat Natal dan Tahun Baru. Meski demikian, dorongan stimulus dinilai perlu diarahkan secara lebih selektif dan berkualitas.

Dalam konteks ini, muncul perhatian serius agar kebijakan fiskal tidak semata mengejar angka pertumbuhan jangka pendek. Pendekatan yang terlalu agresif berisiko menambah beban anggaran. Inilah yang kemudian menjadi sorotan utama dalam diskusi stimulus Idulfitri tahun ini.

Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Perlu Dibaca Proporsional

Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV/2025 tercatat cukup tinggi secara tahunan. Capaian tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun yang dinilai sebagai yang tertinggi pascapandemi. Meski positif, lonjakan ini dinilai perlu dibaca dengan kacamata yang lebih seimbang.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurrahman, menilai capaian akhir tahun tidak sepenuhnya mencerminkan penguatan struktural. Faktor musiman seperti konsumsi akhir tahun dan realisasi belanja pemerintah turut berperan besar. Selain itu, efek basis rendah di beberapa sektor juga memberi kontribusi signifikan.

"Artinya, pertumbuhan tinggi tersebut bukan sepenuhnya sinyal akselerasi struktural, melainkan puncak siklus jangka pendek," ujar Rizal. Ia menilai dorongan pertumbuhan di akhir tahun bersifat temporer. Karena itu, kebijakan lanjutan perlu dirancang dengan kehati-hatian.

Risiko Stimulus Agresif di Awal Tahun

Rizal menjelaskan tantangan ekonomi kuartal I/2026 berbeda dengan kuartal sebelumnya. Secara historis, awal tahun cenderung mengalami pelemahan konsumsi pascalibur panjang. Di sisi lain, ruang belanja pemerintah juga lebih terbatas pada awal tahun anggaran.

"Jika pemerintah mencoba 'memaksa' momentum ini berlanjut ke kuartal I/2026 melalui stimulus besar-besaran, risikonya adalah kebijakan menjadi pro-siklus, bukan penyeimbang siklus," terang Rizal. Menurutnya, kebijakan fiskal seharusnya berfungsi sebagai penahan guncangan ekonomi. Bukan sebagai pendorong pertumbuhan jangka pendek yang berlebihan.

Stimulus tetap dapat diberikan, tetapi tidak dalam skema agresif. Fokus pada headline growth dinilai hanya menghasilkan dampak dangkal. Sementara itu, beban fiskal yang ditinggalkan bersifat jangka panjang.

Dorongan Geser Stimulus dari Kuantitas ke Kualitas

Rizal menekankan pentingnya perubahan orientasi stimulus pemerintah. Pendekatan berbasis kuantitas dinilai tidak lagi relevan dalam situasi saat ini. Fokus perlu diarahkan pada efektivitas dan ketepatan sasaran belanja negara.

" Pemerintah tidak perlu mengulang pola injeksi luas, melainkan mengarahkan belanja pada titik-titik dengan efek multiplier tinggi dan leakage rendah," paparnya. Ia mencontohkan perlindungan daya beli kelompok bawah sebagai prioritas utama. Selain itu, percepatan belanja kementerian dan lembaga yang siap dieksekusi juga dinilai krusial.

Dukungan selektif ke sektor padat karya yang tengah melemah turut disebut sebagai opsi strategis. Dengan pendekatan ini, pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Tekanan terhadap defisit anggaran pun dapat dikendalikan lebih baik.

Stimulus Idulfitri dan Catatan Agar APBN Tetap Sehat

Dalam pemberitaan sebelumnya, pemerintah menilai stimulus akhir tahun terbukti efektif. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan tersebut membuahkan hasil pada kuartal IV. Oleh karena itu, stimulus serupa direncanakan kembali pada kuartal I/2026.

"Jadi program yang digelontorkan pemerintah itu membuahkan hasil di kuartal keempat," ujar Airlangga. Ia menambahkan pemerintah akan mendorong kebijakan serupa di awal tahun. Fokusnya adalah memanfaatkan momentum mobilitas masyarakat.

Stimulus yang disiapkan mencakup diskon tiket transportasi dan bantuan sosial. Pemerintah juga mempertimbangkan kebijakan work from anywhere untuk mendukung mobilitas. Diskon tiket kereta dan kapal direncanakan sebesar 30%, sementara pesawat hingga 18%.

Selain itu, pemerintah menyiapkan PPN ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat secara penuh. "Diskon tiket real-nya nanti sekitar 17%-18% dengan PPN ditanggung pemerintah," kata Airlangga.